Terbongkar, Rusma Yul Anwar Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Setelah Pilkada 2020

Terbongkar, Rusma Yul Anwar Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Setelah Pilkada 2020

PESISIR SELATAN - Kasasi perkara pidana khusus lingkungan yang diajukan Rusma Yul Anwar yang saat ini menjabat sebagai Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat ternyata masuk ke Mahkamah Agung hampir satu bulan setelah pemungutan suara Pilkada 2020 yang dilangsungkan pada 9 Desember 2020.

Kasasi Rusma Yul Anwar teregister dengan nomor 31 K/PID.SU-LH/2021.

Pengaju ialah Pengadilan Padang dengan nomor perkara pengadilan TK 1 : 642/Pid.SUS-LH/2019/PN.Pdg, masuk pada 5 Januari 2021, dan didistribusikan pada 26 Januari 2021.

"Atas fakta-fakta tersebut kami heran kok Rusma Yul Anwar bisa berkompetisi pada Pilkada 2020 seperti tidak ada persoalan, " kata tokoh masyarakat Pesisir Selatan, Andri Jon Utama dihubungi di Painan, Selasa.

Sebelumnya, praktisi hukum, Henny Handayani, menegaskan, bahwa kasasi yang diajukan Rusma Yul Anwar tidak sesuai dengan pasal 245 ayat 1 dan pasal 246 ayat 2 KUHAP.

Ia menyebut, pada pasal 245 ayat 1 dijelaskan bahwa kasasi disampaikan oleh pemohon kepada Panitera Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dalam waktu 14 Hari sesudah putusan yang diminta kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.

“Pengadilan Negeri Padang memberikan pemberitahuan putusan pada tanggal 12 Mei 2020, serta memberitahukan kepada jaksa penuntut umum tentang permohonan Kasasi terdakwa melalui Akta Pada Tanggal 29 Mei 2020, " kata dia.

Artinya, ada keterlambatan waktu selama tiga hari dari waktu yang ditentukan sesuai dengan pasal 245 ayat I KUHP. 

Dalam pasal 246 ayat 2 juga disebutkan, bahwa apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pemohon terlambat untuk mengajukan kasasi maka hak untuk itu gugur.

Berikutnya, sesuai pasal 245 ayat 1 dan pasal 246 ayat 2, Rusma Yul Anwar seharusnya sudah berstatus terpidana karena terlambat dalam mengajukan proses kasasi, serta dianggap menerima putusan sebelumnya yaitu putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat yakni Hukuman Penjara Kurungan 1 Tahun dan denda 1 Miliar Rupiah Subsider 3 Bulan Penjara. (a/d)**

Sumbar Pesisir Selatan
SUMBAR

SUMBAR

Previous Article

Ulur Penahanan RA, Kejari Berpotensi Pantik...

Next Article

Kepala SMA Negeri di Pesisir Selatan yang...

Related Posts

Peringkat

Profle

Nanang suryana saputra

Agung Setiyo

Agung Setiyo

Postingan Bulan ini: 9

Postingan Tahun ini: 9

Registered: Apr 11, 2021

Riyan Permana Putra

Riyan Permana Putra

Postingan Bulan ini: 8

Postingan Tahun ini: 29

Registered: Feb 26, 2021

Rikky Fermana

Rikky Fermana

Postingan Bulan ini: 8

Postingan Tahun ini: 11

Registered: May 8, 2021

Nisa

Nisa

Postingan Bulan ini: 6

Postingan Tahun ini: 135

Registered: Dec 21, 2020

Profle

Rikky Fermana

Nelayan Pangandaran Yang Hilang  Akibat Laka Laut Ditemukan TIM SAR
Innalillahi, Seluruh Keluarga Besar FPII Bukittinggi - Agam Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya Ibunda Pimred Banua Minang
Ketua KNPI Barru Soroti Dampak Lingkungan PT Bomar
Ke Masjid Masih Gunakan Senter, Masyarakat Nagari Aro Kandikia di  Kabupaten Agam Butuh Perhatian Pemerintah

Follow Us

Recommended Posts

Takut Informasi Anggaran Bocor, Proyek P3ATGAI di Kambang Timur Dikerjakan Tanpa Papan Informasi, Kepala Kampung Disebut Sebagai Ketua P3A
Ke Masjid Masih Gunakan Senter, Masyarakat Nagari Aro Kandikia di  Kabupaten Agam Butuh Perhatian Pemerintah
Kapolsek Tilatang Kamang Rommy Hendra Pimpin Langsung Penyemprotan Disfektan di Gadut
Polres Bukittinggi Lakukan  Penyemprotan Untuk Antisipasi Penyebaran Covid 19
Innalillahi, Seluruh Keluarga Besar FPII Bukittinggi - Agam Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya Ibunda Pimred Banua Minang

Random Posts