Tidak Tahan Rusma Yul Anwar Sesuai Putusan MA, Praktisi: Jaksa Bukan Lembaga Politik

Tidak Tahan Rusma Yul Anwar Sesuai Putusan MA, Praktisi: Jaksa Bukan Lembaga Politik

PESISIR SELATAN - Direktur Rumah Bantuan Hukum, Sumatera Barat, Sahnan Sahuri Siregar, menyebut, bahwa kejaksaan bukanlah lembaga politik, salah satu tugasnya ialah melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

"Jangan masuk ke ranah politik karena jelas bukan lembaga politik, " kata Sahnan dihubungi di Painan, Rabu.

Ia menegaskan, jika kejaksaan mencoba masuk ke ranah politik maka akan terjadi kekacauan.

Terkait status terpidana yang saat ini disandang oleh Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar, ia kembali menyebut bahwa jaksa harus tegas.  

"Kejaksaan on the track saja dengan fungsinya, " imbuhnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan Rusma Yul Anwar, putusan tersebut keluar sehari sebelum ia dilantik menjadi bupati oleh Gubernur Sumatera Barat.

Seperti diberitakan, news.detik.com, sebelum mengajukan kasasi, Rusma Yul Anwar divonis bersalah pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Padang. 

Ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yaitu melakukan usaha dan kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan. Kasusnya bergulir sejak September 2019.

"Menyatakan terdakwa Drs Rusma Yul Anwar, MPd, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan usaha dan kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, " bunyi putusan MA tersebut.

Dalam perkara tersebut, Rusma dijatuhi pidana 1 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan sekaligus diperintahkan agar terdakwa ditahan.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Memerintahkan agar terdakwa ditahan, " tulis catatan amar lainnya.(a/d)**

Rumah bantuan hukum Pesisir selatan Sumbar Kejaksaan Sahnan sahuri siregar
SUMBAR

SUMBAR

Previous Article

JIAT Senilai Rp6,1 Miliar Tidak Berfungsi,...

Next Article

PJN Wilayah II Sumatera Barat "Kucing-Kucingan"...

Related Posts

Peringkat

Profle

Nanang suryana saputra

Agung Setiyo

Agung Setiyo

Postingan Bulan ini: 9

Postingan Tahun ini: 9

Registered: Apr 11, 2021

Riyan Permana Putra

Riyan Permana Putra

Postingan Bulan ini: 8

Postingan Tahun ini: 29

Registered: Feb 26, 2021

Rikky Fermana

Rikky Fermana

Postingan Bulan ini: 8

Postingan Tahun ini: 11

Registered: May 8, 2021

Nisa

Nisa

Postingan Bulan ini: 6

Postingan Tahun ini: 135

Registered: Dec 21, 2020

Profle

Rikky Fermana

Nelayan Pangandaran Yang Hilang  Akibat Laka Laut Ditemukan TIM SAR
Innalillahi, Seluruh Keluarga Besar FPII Bukittinggi - Agam Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya Ibunda Pimred Banua Minang
Ketua KNPI Barru Soroti Dampak Lingkungan PT Bomar
Ke Masjid Masih Gunakan Senter, Masyarakat Nagari Aro Kandikia di  Kabupaten Agam Butuh Perhatian Pemerintah

Follow Us

Recommended Posts

Takut Informasi Anggaran Bocor, Proyek P3ATGAI di Kambang Timur Dikerjakan Tanpa Papan Informasi, Kepala Kampung Disebut Sebagai Ketua P3A
Ke Masjid Masih Gunakan Senter, Masyarakat Nagari Aro Kandikia di  Kabupaten Agam Butuh Perhatian Pemerintah
Kapolsek Tilatang Kamang Rommy Hendra Pimpin Langsung Penyemprotan Disfektan di Gadut
Polres Bukittinggi Lakukan  Penyemprotan Untuk Antisipasi Penyebaran Covid 19
Innalillahi, Seluruh Keluarga Besar FPII Bukittinggi - Agam Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya Ibunda Pimred Banua Minang

Random Posts